Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan pemerintah ingin alutsista atau produk-produk pertahanan yang bisa diadakan diproduksi di dalam negeri. Presiden Jokowi, kata Pramono, ingin penggunaan produk dalam negeri diwajibkan.
Untumk itu Presiden Jokowi meminta kepada Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) untuk melakukan terobosan perubahan mendasar dan strategis. Yang harus dilakukan pertam kali adalah menentukan strategi yang harus ditempuh dalam lima sampai 10 tahun ke depan.
"Mesti dipikirkan juga bagaimana mencapainya dan seberapa banyak dana yang dibutuhkan," ujar Pramono.
KKIP diminta untuk membuat roadmap atau perencanaan yang lebih jelas untuk produk-produk dalam negeri yang direncanakan untuk jangka panjang. Banyak produk-produk alutsista Indonesia yang dipakai di Timur Tengah, Arab, Thailand, Filipina, Malaysia dan beberapa negara lainnya di Uni Eropa.
"Mereka menggunakan produk-produk dari Pindad, PT DI, dan sebagainya," katanya.
Presiden meminta dalam waktu tiga hingga lima bulan dilakukan audit terhadap industri-industri strategis pertahanan. Ini dilakukan agar diketahui peralatan apa yang sudah dibeli yang ternyata tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal.